JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar. Mendesaknya penanganan karhutla diperlukan mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan kualitas udara yang kian memburuk.
Kesimpulan mengenai kebutuhan anggaran ini merupakan hasil rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pada 18 Agustus lalu. “Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).
Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah untuk mengambil langkah luar biasa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah Kalimantan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa titik karhutla baru terus bermunculan di beberapa wilayah Kalimantan.
Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau, dengan total lahan terbakar mencapai sekitar 25,29 hektare. Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla tercatat terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Muara Muntai, Muara Jawa, Kota Bangun, serta Kelurahan Pendingan di Kecamatan Sanga-Sanga. Total luas lahan yang terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare, dengan luasan terbesar berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.
“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa,” tegas Rajiv.
Ia mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menangani asap di wilayah karhutla, termasuk BNPB, kepolisian, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan Kemenkeu agar segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla.
Rajiv menambahkan, Kapolda, Pangdam, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya juga turut membantu Kementerian Kehutanan dalam upaya penanganan asap yang telah memasuki pemukiman warga. Ke depannya, sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk melakukan pendinginan dini sebelum api meluas. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan langkah pemulihan ekosistem pasca-kebakaran, salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak.
Di sisi lain, Rajiv menekankan pentingnya memperketat patroli terpadu di daerah rawan serta mengintensifkan sosialisasi larangan membakar lahan kepada warga dan korporasi sebagai upaya pencegahan yang optimal. “Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki,” pungkasnya.