Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana untuk memperbarui teknologi kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dan mendeteksi potensi kebakaran hutan secara lebih cepat.
Kepala BRIN, Arif Satria, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan lahan gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). BRIN menyatakan dukungan terhadap pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dan mendapat mandat untuk memperkuat sistem deteksi dini serta deteksi hotspot.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini, khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini dan deteksi hotspot. Selama ini kami juga sudah melakukan itu dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Arif menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan karhutla yang presisi dan berbasis desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat desa sebagai elemen krusial dalam upaya pencegahan karena kedekatan mereka dengan sumber daya alam di lingkungan sekitar, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi, pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” jelasnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, BRIN juga membahas penguatan solusi teknologi dan ekonomi untuk penanganan karhutla. Beberapa teknologi yang didiskusikan meliputi water injection, pompa air di tingkat desa, serta pengembangan bahan alternatif untuk pemadaman kebakaran.
Selain solusi teknologi, pertemuan itu juga mengeksplorasi aspek ekonomi, termasuk pengembangan sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Hal ini penting mengingat terdapat 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tutur Arif.
Arif memaparkan beberapa solusi ekonomi yang dibahas, seperti pengembangan sagu sebagai alternatif mata pencaharian jangka panjang yang memerlukan waktu sekitar delapan tahun untuk tumbuh. Kopi diusulkan sebagai solusi jangka menengah, sementara beberapa tanaman hortikultura dinilai efektif untuk jangka pendek.