JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mulai mempertimbangkan penerapan teknologi desalinasi air laut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan air bersih di masa mendatang. Menurutnya, teknologi ini sangat layak untuk dipertimbangkan.
“Mungkin juga langkah yang harus dilakukan adalah melakukan, di Kepulauan Seribu itu sudah ada desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Suhud menjelaskan bahwa teknologi desalinasi telah diterapkan di wilayah Kepulauan Seribu. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu opsi strategis yang bisa dikembangkan untuk menghadapi ancaman krisis air bersih di Jakarta.
“Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya menyikapi kondisi kekeringan secara serius. Suhud menyinggung adanya peringatan level awas yang telah dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta terkait kondisi tersebut.
“Memang harus diantisipasi ya. Kemarin kan ada level awas dari BPBD. Nah, saya kira ini harus disikapi serius karena kekeringan ini kan tidak bisa dihindari, panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suhud menilai bahwa langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Mengingat perkiraan durasi kekeringan yang cukup panjang, ia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai opsi guna memastikan kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat tetap terpenuhi.
Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta telah mengeluarkan serangkaian informasi peringatan dini untuk wilayah Ibu Kota. Peringatan tersebut mencakup ancaman kekeringan meteorologis, potensi gerakan tanah atau tanah longsor, serta peringatan cuaca terkait angin kencang dan gelombang laut di kawasan perairan Jakarta. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BPBD DKI Jakarta, @bpbddkijakarta, pada Senin (14/9).