Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendesak agar pembangunan bypass sepanjang 6,5 kilometer (km) yang menghubungkan Exit Tol Sicincin-Bukittinggi, khususnya di kawasan Pasar Amor menuju Simpang Taluak, Kabupaten Agam, kembali menggunakan trase yang telah ditetapkan pada tahun 2021.
Dorongan ini disampaikan Andre saat melakukan sosialisasi yang diprakarsai olehnya. Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, serta Ketua KAN Batu Palano Editiawarman. Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, pada Kamis (17/9/2026).
Dalam dialog yang melibatkan ninik mamak, wali nagari, dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua, Andre menjelaskan bahwa konsep pembangunan di area tersebut diarahkan sebagai bypass, bukan jalan tol. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang sebelumnya menyatakan keberatan jika wilayah mereka dilalui jalan tol. “Teman-teman masyarakat menginginkan di Sungai Pua dan Banuhampu ini dilewati bypass, tidak dengan tol. Itu memang sudah sesuai dengan yang kita usulkan, bahwa tol itu exit-nya hanya di Pasar Amor, lalu dari Pasar Amor dilanjutkan bypass menuju Simpang Taluak,” kata Andre dalam keterangannya.
Andre menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ninik mamak dan masyarakat telah menyepakati penggunaan kembali trase lama yang telah disiapkan pada 2021. Menurutnya, trase tersebut sudah melalui pembahasan mendalam bersama pemerintah daerah, ninik mamak, wali nagari, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak terhadap lahan produktif serta permukiman warga. “Ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase lama. Karena dulu kita punya trase terakhir itu tahun 2021. Dan masyarakat, ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase itu, kita akan gunakan trase itu,” ujar Andre.
Penggunaan trase 2021 ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut dengan masyarakat. Andre menekankan pentingnya melibatkan masyarakat di setiap nagari dan jorong yang terdampak agar mereka mengetahui langsung rencana trase dan dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, ia mendorong agar sosialisasi dilakukan secara langsung dari nagari ke nagari.
Sebelum pertemuan, seluruh dokumen dan data terkait trase akan disampaikan kepada Pemkab Agam dan pemerintah nagari. Tujuannya agar masyarakat memiliki waktu untuk mempelajari dokumen tersebut dan menyiapkan pertanyaan sebelum tim pemerintah turun berdialog. “Tim yang turun itu harus lengkap, sehingga bisa menjawab seluruh pertanyaan masyarakat. Ada Kejaksaan, BPN, Kementerian PU, Balai Jalan Nasional, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Hutama Karya, semua akan hadir,” tegasnya.
Andre berharap pendekatan langsung kepada masyarakat akan memastikan seluruh aspek teknis dan sosial dibahas sejak awal. Hal ini diharapkan dapat membuat pembangunan akses dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Agam.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, mengapresiasi pertemuan yang difasilitasi Andre. Ia menyatakan bahwa dialog langsung dengan masyarakat sangat penting untuk memahami persoalan di lapangan dan membangun komunikasi yang lebih baik. “Dengan mediasi dari Pak Andre, dari Pemprov, dari Pak Bupati/Wakil Bupati, ini sangat positif dan produktif. Dengan dialog dan diskusi bersama kita bisa memecahkan masalah,” kata Koentjoro.
Terkait trase, Koentjoro menyatakan Hutama Karya siap mengikuti pembahasan yang telah disampaikan. Jika trase lama disepakati, pihaknya akan menindaklanjutinya melalui diskusi bersama tim dan masyarakat. Wakil Bupati Agam M. Iqbal menambahkan bahwa Pemkab Agam akan memfasilitasi sosialisasi lanjutan di nagari-nagari terdampak, khususnya di Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu. “Alhamdulillah tadi kita lihat komunikasi berjalan dengan baik, kemudian diskusi juga berjalan dengan baik. Selanjutnya Pemda akan memfasilitasi sosialisasi di nagari-nagari yang terdampak,” ujar M. Iqbal.
Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Ahdiyarsyah, menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembahasan trase dan persoalan pertanahan. Ia menilai komunikasi yang terbangun menunjukkan dinamika di lapangan bergerak ke arah yang lebih baik. “Kita hadir di tengah masyarakat secara maraton. Kita secara pasti menjadwalkan, tidak kita tunda lagi, supaya kejadian tol yang lalu tujuh tahun baru selesai tidak terulang lagi,” katanya.
Ketua KAN Batu Palano, Editiawarman, menyebutkan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan. Permasalahan sebelumnya lebih terkait rencana pembangunan tol. Setelah konsep diubah menjadi bypass, masyarakat menerima dengan catatan pembahasan trase dan dampaknya dilakukan secara terbuka. “Di Agam tidak ada cerita tol, hanya exit tol dan diterima oleh bypass. Bypass tetap kita terima karena ada dampak positif ekonomis untuk menunjang pembangunan nagari dan masyarakat pada umumnya,” ujar Editiawarman.