Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat penanganan dampak tanah longsor susulan yang terjadi di Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara. Prioritas utama saat ini adalah pembersihan material longsor, pembukaan jalur evakuasi bagi warga, serta penyaluran logistik. Pendataan kerusakan baru juga mulai dilakukan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.
Juru Bicara Pemkab Aceh Tengah, Mustafa Kamal, menyatakan bahwa tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi teknis terkait telah berada di lokasi untuk melakukan tanggap darurat dan kajian cepat.
“Langkah tanggap darurat yang telah dan terus dilakukan adalah membersihkan material longsor, serta penyiapan jalur evakuasi dan logistik bagi warga terdampak. Penanganan tersebut tetap menjadi prioritas utama di lapangan,” kata Mustafa dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (17/9/2026).
Longsor sebelumnya, yang dipicu oleh hujan lebat pada Minggu (13/9/2026), sempat melumpuhkan akses transportasi. Material longsor menutupi badan Jalan Takengon-Bintang di kawasan Pagar Merah dan Jalan Pepalang-Berawang Gading di sekitar Kampung Kuyun. Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sebuah jembatan Aramco dan empat rumah warga di Kampung Sanehen.
Peristiwa ini dilaporkan mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan 13 warga mengalami luka-luka. Selama masa penanganan darurat, keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dan pemulihan akses menjadi perhatian utama.
Mustafa menjelaskan bahwa seluruh dampak dari bencana susulan akan didokumentasikan dan diperiksa secara menyeluruh. Pendataan meliputi kerusakan rumah, jalan, jembatan, serta kebutuhan mendesak masyarakat pasca kejadian.
“Setiap dampak dari bencana susulan pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 tentu akan didokumentasikan dan diverifikasi secara komprehensif,” ujarnya.
Jika kerusakan memenuhi kriteria dan persyaratan teknis yang berlaku, maka akan diusulkan dalam skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pengusulan ini dapat dilakukan melalui anggaran penanganan lanjutan atau mekanisme pengusulan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Langkah itu diperlukan agar dampak bencana terbaru dapat diselaraskan dengan program pemulihan yang telah berjalan,” tutur Mustafa.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menegaskan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan saat ini tetap mengacu pada asesmen dampak bencana akhir November 2025. Penambahan kerusakan baru memerlukan kajian cepat dan verifikasi agar tidak mengganggu program yang sudah ada serta dapat ditangani sesuai tingkat kebutuhan dan urgensinya.
Dia menambahkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana 2025-2029 yang berfungsi sebagai dasar perencanaan kebencanaan dan pengurangan risiko.
“Dokumen tersebut memuat karakteristik wilayah, potensi bahaya, tingkat kerentanan, serta kapasitas daerah yang menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam menyiapkan mitigasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abadi, menyampaikan bahwa Kampung Sanehen juga merupakan salah satu kawasan yang terdampak bencana pada akhir November 2025.
“Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan berbukit dan rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan ketika hujan lebat serta mengikuti informasi resmi dan arahan petugas,” tutupnya.