JAKARTA – Kegagalan konstruksi yang berujung pada tragedi memilukan terjadi di Bangladesh ketika Gedung Rana Plaza, sebuah pabrik garmen, ambruk pada 24 April 2013. Insiden ini merenggut nyawa lebih dari seribu orang, tepatnya 1.129 jiwa, menjadikannya salah satu bencana industri terparah dalam sejarah.
Gedung yang awalnya hanya diizinkan memiliki enam lantai ini dibangun secara ilegal hingga mencapai delapan lantai. Sebelum keruntuhan, retakan struktural serius telah terdeteksi pada bangunan tersebut. Namun, alih-alih menghentikan aktivitas, manajer pabrik justru memaksa para buruh untuk tetap bekerja di dalam gedung dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi yang menolak.
Dalam waktu kurang dari dua menit, gedung delapan lantai itu runtuh total. Tragedi ini sontak menarik perhatian internasional dan menyoroti buruknya standar keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak buruh di sektor garmen Bangladesh.
Investigasi lebih lanjut mengonfirmasi bahwa retakan struktural yang parah menjadi penyebab utama kecelakaan. Jumlah korban yang sangat besar disebabkan oleh pengabaian peringatan dari para buruh mengenai kondisi bangunan yang membahayakan.
Sebagai respons atas tragedi ini, Amerika Serikat mengambil langkah tegas. Pada 27 Juni 2013, Presiden Obama memutuskan untuk menangguhkan manfaat tarif perdagangan Bangladesh di bawah program Generalized System of Preferences (GSP). Sejak Juli 2013, AS, bersama Uni Eropa, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Pemerintah Bangladesh, menjalin kemitraan “Sustainability Compact” untuk mendorong perbaikan fundamental dalam keselamatan pabrik dan pemenuhan hak-hak pekerja di negara tersebut.