Pengamat politik Rocky Gerung mengemukakan pentingnya memperkuat peran polisi wanita (Polwan) sebagai negosiator dalam penanganan konflik sosial. Ia berpendapat bahwa penguatan ini semakin krusial mengingat kompleksitas persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konflik global, tekanan ekonomi, dan krisis lingkungan.
“Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak ‘ethics of care’ itu,” ujar Rocky saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Rocky, identitas profesional Polwan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai polisi perempuan semata. Polwan juga perlu dibekali kemampuan untuk membangun relasi yang baik dengan masyarakat, memberikan perlindungan, serta memiliki pemahaman mendalam terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga.
Dalam kerangka ini, Rocky menempatkan aspek kepedulian (caring) sebagai elemen fundamental dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Polisi diharapkan tidak hanya bertindak berdasarkan kewenangan, tetapi juga menjalankan fungsi mengayomi masyarakat.
“Artinya, identitas primer Polwan adalah caring, baru kemudian policing. Kendati dalam hirarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ethics of care, bukan ethics of power,” jelas Rocky.
Pendiri Tumbuh Institute ini menilai pendekatan tersebut semakin dibutuhkan di tengah masyarakat yang menghadapi persoalan pelik. Konflik global, krisis lingkungan, dan tekanan ekonomi dapat memicu ketegangan sosial apabila bertemu dengan berbagai faktor pemicu lainnya.
Lebih lanjut, Rocky menyoroti krisis energi dan terganggunya rantai pasok yang berpotensi berdampak pada kehidupan rumah tangga. Tekanan ekonomi, ia menambahkan, dinilai berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, termasuk konflik dan kekerasan domestik.
Dalam situasi tersebut, perempuan sering kali menjadi salah satu kelompok yang paling awal merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kemampuan kepolisian dalam membaca situasi sosial dan melakukan mitigasi sebelum ketegangan meluas menjadi konflik dinilai sangat penting.
“Di situ ‘caring‘ mendahului ‘power‘. Pendemo harus diperlakukan sebagai ‘pencari keadilan’, hutan harus diterangkan sebagai ‘rahim ibu bumi’. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi,” tutur Rocky.
Rocky melanjutkan, pendekatan kepolisian terhadap masyarakat memerlukan pemahaman mendalam terhadap psikologi manusia, budaya lokal, serta kondisi sosial yang mendasari munculnya ketidakpuasan.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar pendidikan Polwan dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya berfokus pada aspek kewenangan dan penegakan hukum. Kemampuan dalam hal perlindungan, negosiasi, kepedulian terhadap sesama manusia, serta lingkungan juga perlu diperkuat.
“Kurikulum Polwan haruslah menjadi kurikulum peradaban, justru ketika ‘ibu bumi’ disengsarakan oleh keserakahan kita,” tegas Rocky.
Dorong Peran Polwan Lebih Luas
Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan menekankan perlunya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan dan memperkuat kompetensi mereka agar dapat mengambil peran yang lebih luas di institusi kepolisian.
“Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Veronika.
Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas Polwan tidak hanya terkait dengan kemampuan penegakan hukum. Kompetensi negosiasi publik, pemahaman sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, budaya, serta lingkungan juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai bentuk konflik.