Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa biaya pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri harus digratiskan. Instruksi ini langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, pada Jumat (18/9/2026). Prabowo menekankan bahwa pemerintah selama dua tahun terakhir terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Keberhasilan kita banyak karena kita kerja terus kita kerja terus dua tahun ini. Hampir kita, memang akhirnya kita dituduh kurang berkomunikasi. Kurang berkomunikasi, karena kita kerja terus kita ngejar rakyat tidak bisa menunggu lagi,” ujar Prabowo.
Ia mencontohkan berbagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, mulai dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. “Anak-anak tidak bisa menunggu, jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh. Sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki,” tuturnya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya perbaikan gaji para guru dan hakim untuk memberantas korupsi. “Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli. Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus,” imbuhnya.
Prabowo kemudian mengumumkan rencana untuk menggelar rapat terbatas guna membahas lebih lanjut mengenai pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Ia menegaskan komitmennya bahwa biaya pendidikan di institusi negeri harus digratiskan. “Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ungkapnya.
Menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut, Prabowo menyatakan bahwa dana hasil korupsi yang dicuri harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. “Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. ‘Dari mana uangnya?’ Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” jelasnya.
Mendiktisaintek Siap Tindak Lanjuti Instruksi
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut baik instruksi Presiden Prabowo mengenai penggratisan biaya pendidikan di universitas negeri. Brian menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut.
“Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan pada Minggu (20/9/2026).
Brian menjelaskan bahwa kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan. Hasil kajian ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo setelah rampung. “Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai program dukungan pembiayaan bagi mahasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program beasiswa lainnya. “Pada 2025, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Brian menekankan tujuan utama dari berbagai program tersebut adalah untuk membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. “Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambahnya.
Komisi X DPR Mendukung dengan Catatan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyambut positif rencana penggratisan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi negeri. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan mutu pendidikan.
“Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan pada Minggu (20/9/2026).
Hadrian menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan biaya seharusnya tidak menjadi penghalang. “Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa skema pendidikan gratis untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangat mungkin untuk didorong, namun perlu persiapan yang matang. “Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang,” imbuhnya.
Lalu Hadrian mengingatkan agar kebijakan pendidikan gratis tidak mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional perguruan tinggi. “Karena itu, perlu ada perhitungan yang komprehensif mengenai berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa, serta bagaimana memastikan perguruan tinggi tetap memiliki ruang yang cukup untuk berkembang,” tuturnya.
Terkait kesiapan anggaran, Hadrian menyarankan pemerintah untuk melakukan simulasi menyeluruh. Ia mencatat bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun, namun anggaran tersebut tersebar dan tidak seluruhnya dapat langsung dialokasikan untuk pendidikan gratis PTN. “Saat ini anggaran pendidikan memang besar dan untuk RAPBN 2027 alokasi pendidikan direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun. Tetapi anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN,” ucapnya.
“Bahkan dalam pembahasan anggaran 2027, saya melihat alokasi Kemdiktisaintek masih membutuhkan penguatan untuk berbagai program pendidikan tinggi, beasiswa, peningkatan mutu tridharma, dan lain-lain,” lanjutnya.
Lalu Hadrian kembali menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan gratis hingga PTN, namun ia menekankan bahwa implementasinya harus terukur dan berbasis pada kemampuan fiskal negara. “Jadi prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun implementasinya harus terukur, dan berbasis kemampuan fiskal negara. Jangan hanya gratis dalam pengertian tidak membayar UKT, tetapi negara juga harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin,” tegasnya.