Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya terhadap pemulihan Sumatra Barat (Sumbar) pascabencana galodo dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 220 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai penanganan permanen di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji.
Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, saat meninjau langsung kawasan terdampak. Ia didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar, Maria Doeini Isa, pada Jumat (21/8/2026).
Andre Rosiade menegaskan bahwa pembangunan kembali Batu Busuk merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra Barat pasca-bencana besar yang terjadi pada November 2025.
“Untuk Batu Busuk Rp 220 miliar. Proses lelang sekarang berjalan. Oktober sudah ada pemenang lelang, dan November mulai kerja,” ujar Andre dalam keterangannya.
Menurut Andre, pekerjaan di Batu Busuk ini akan menjadi bagian dari penanganan permanen di kawasan hulu DAS Kuranji. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan pengendali sedimen, tetapi juga melakukan penanganan sungai secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko banjir dan galodo susulan.
Andre memastikan bahwa pembangunan di Batu Busuk ditargetkan mulai November 2026. Upaya penanganan ini akan berjalan selaras dengan pekerjaan yang juga dilakukan di Gunung Nago, yang berada dalam satu kawasan DAS Kuranji.
“Jadi bukan hanya Gunung Nago yang diselesaikan November 2026. Di Kuranji ini, di hulunya, Batu Busuk juga akan diselesaikan. Pemerintah Presiden Prabowo tidak tidur,” imbuh Andre.
Andre mengapresiasi percepatan penanganan pascabencana kali ini yang dinilainya jauh lebih cepat dibandingkan pengalaman penanganan bencana besar sebelumnya. Ia mencontohkan, bencana tahun 2012 baru mendapatkan penanganan permanen pada tahun 2017, atau sekitar lima tahun setelah kejadian.
Sementara itu, bencana pada November 2025 dilaporkan memiliki skala yang sekitar lima kali lebih besar dibandingkan bencana tahun 2012. Namun, pemerintah Presiden Prabowo telah menyiapkan penanganan permanen pada tahun 2026, hanya berselang sekitar 11 bulan setelah bencana tersebut.
“Bencana November 2025 lima kali lebih besar dibandingkan 2012. Tetapi penanganan permanennya Oktober 2026. Dalam 11 bulan sudah bisa dilakukan penanganan permanen,” jelas Andre.
Andre menambahkan bahwa anggaran Rp 220 miliar untuk Batu Busuk dan Rp 175 miliar untuk Gunung Nago merupakan bagian dari dukungan signifikan pemerintah pusat terhadap upaya pemulihan Sumatra Barat. Secara keseluruhan, pemerintah Presiden Prabowo menyiapkan sekitar Rp 19 triliun dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sumatra Barat yang akan dicairkan secara bertahap.
“Ini sengaja kita datang hari ini untuk menjelaskan, inilah komitmen Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dalam sesi dialog dengan masyarakat, beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi hujan deras yang masih dapat memicu kecemasan. Mereka secara khusus meminta agar titik-titik yang dinilai paling rawan mendapatkan prioritas penanganan.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pembangunan di Batu Busuk tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki dampak bencana yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. “Anggaran ini bukan hanya untuk membangun check dam, bukan hanya membangun sungai. Ada normalisasi, ada pengerukan, ada penguatan tebing kiri-kanan,” terangnya.
Lebih lanjut, Andre menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan hulu harus dibarengi dengan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, ia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan program penanaman kembali pohon di kawasan hulu DAS Kuranji.
Andre juga menginformasikan telah menjalin koordinasi dengan Kepala BP BUMN dan CEO Danantara Muliaman Hadad guna menyiapkan anggaran TJSL BUMN yang dapat dialokasikan untuk mendukung program penghijauan di kawasan hulu. “Saya sudah siapkan anggaran untuk menanam pohon di atas, di hulu. Yang botak-botak akibat pembalakan liar kita tanami kembali. Jadi pekerjaannya komprehensif dan menyeluruh,” tutup Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.