Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat realisasi anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dorongan ini disampaikan mengingat sisa waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang hanya tinggal sekitar empat bulan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera diwujudkan menjadi program dan pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Menurut Tito, anggaran ini tidak boleh hanya berhenti pada tahap pengalokasian.
“Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana dukungan ini diarahkan secara spesifik untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.
Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperkuat pengawalan terhadap daerah-daerah yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengurai berbagai kendala, baik itu administratif, teknis, maupun persoalan lain yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program.
Selain fokus pada TKD, Satgas PRR juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tambahan belanja (ABT) yang telah disiapkan khusus untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran yang tersedia perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik di lapangan agar manfaat pemulihan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali,” ungkapnya.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT tahun 2026 untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana di Sumatera. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp37 triliun dilaporkan telah dikeluarkan, sementara sebagian sisanya masih dalam proses persetujuan dan pencairan.
Tito kembali mengingatkan para penanggung jawab program di kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa anggaran yang sudah tersedia dapat segera dilaksanakan. Untuk anggaran yang masih dalam proses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan perlu dipercepat agar proses pencairan tidak terlalu mepet dengan batas akhir tahun anggaran.
Satgas PRR juga berkomitmen untuk terus memperkuat monitoring di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran TKD dan ABT benar-benar mendukung kebutuhan riil masyarakat. Pengawalan ini juga sekaligus menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan baru yang mungkin belum masuk dalam program pemulihan yang sudah ada, serta mempercepat pencarian solusi terbaik untuk mengatasinya.