Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan telah melakukan pemecatan terhadap salah satu kadernya, Achmad Hidayat. Pemecatan yang resmi diberhentikan melalui surat keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 tertanggal 4 September 2026 ini menuai dugaan adanya kaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tersebut, salah satu poin pertimbangan pemecatan Achmad Hidayat adalah tindakannya menemui Jokowi dan meminta partai untuk merehabilitasi status keanggotaan Jokowi. DPP PDIP memandang hal ini sebagai bentuk pembangkangan di luar kewenangan dan pelanggaran disiplin berat.
Sejumlah pihak menilai bahwa tindakan ini mengindikasikan Jokowi masih menjadi figur yang diperhitungkan, bahkan berpotensi menjadi ‘ancaman’ bagi PDIP. Pesona Jokowi disebut-sebut mampu menarik para politisi untuk bergabung dengan motor politik barunya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah keras bahwa pemecatan Achmad Hidayat didasari oleh pertemuannya dengan Jokowi. Said menjelaskan bahwa Achmad Hidayat telah melakukan berbagai pelanggaran internal partai yang tidak diungkap ke publik. “Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik,” ujar Said.