Jakarta – Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah (pemda) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada masyarakat. Pemda dituntut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat menerima layanan yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga pendidikan, terus diupayakan peningkatannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, transformasi digital menjadi kunci strategis dalam memodernisasi dan mengoptimalkan kualitas layanan publik.
Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menguraikan langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur digital guna mendukung penuh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Salah satu fokus utama adalah penguatan integrasi identitas digital melalui sinergi antarlembaga.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus didorong untuk meningkatkan kolaborasi layanan dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain, termasuk Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes). Bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah integrasi layanan administrasi akta kelahiran secara daring.
Melalui sistem yang terintegrasi, informasi kelahiran anak dari fasilitas kesehatan akan langsung tersampaikan ke Dukcapil, memungkinkan pemrosesan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat. “Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect,” ujar Tito.
Tito menambahkan, “Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online.” Integrasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini memberatkan masyarakat, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.
Mendagri menekankan bahwa inovasi digital harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan sistem yang andal. Keandalan sistem digital menjadi penentu utama kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil (Disdukcapil) di daerah diminta memastikan kelancaran layanan digital, karena gangguan sistem dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat aspek pendukung seperti jaringan, kapasitas bandwidth, keamanan sistem, sistem pencadangan (backup system), dan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola layanan digital. Aspek keamanan menjadi perhatian penting untuk melindungi data kependudukan. “Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” jelas Tito.
Penguatan pelayanan publik ini juga menjadi bagian dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Acara yang digelar ini memberikan penghargaan kepada pemda dengan kinerja terbaik dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan lingkungan, peningkatan akses kesehatan, perluasan pendidikan, dan implementasi program perumahan.
Penghargaan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa dan Bali, serta Kalimantan. Diharapkan, ajang ini dapat memotivasi pemda untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi akan disiarkan langsung pada hari ini pukul 19.00 WITA.