JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI secara resmi mengaktifkan kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk-Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano. Pembukaan kembali jalur perlintasan resmi antara Indonesia dan Malaysia ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas serta meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara.
Reaktivasi ini diharapkan membawa manfaat signifikan bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di kedua sisi perbatasan. Peresmian ditandai dengan acara Soft Launching Reaktivasi Pengoperasian PLB Temajuk-PKS Telok Melano yang berlangsung di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 8 Juni 2023, serta hasil dari Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kelompok Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sekber KK/JKK Sosek Malindo) yang digelar pada tahun 2026.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menyatakan bahwa pengoperasian kembali Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat, 21 Agustus 2026, telah sah melayani pelintas antarnegara. “Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026, Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sah untuk menyelenggarakan pelayanan lintas antarnegara bagi masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia,” ujar Makhruzi dalam keterangan tertulisnya.
Makhruzi menambahkan bahwa pengoperasian kembali jalur ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan dibukanya akses Temajuk-Telok Melano. Ia menjelaskan bahwa pembukaan perbatasan adalah proses yang kompleks dan membutuhkan kesepakatan serta kesiapan dari kedua negara, mengingat isu kedaulatan yang melekat padanya. “Launching dan aktivasi PLB yang kita selenggarakan hari ini merupakan jawaban dari harapan, impian, dan pertanyaan publik selama ini mengenai kapan sempadan Temajuk dan Telok Melano kembali dibuka. Membuka gerbang negara merupakan bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara,” jelas Makhruzi.
Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Makhruzi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan reaktivasi ini, terutama melalui kerja sama sosial ekonomi antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak. “Ini merupakan babak baru untuk membuka kembali interaksi, mobilitas sosial, budaya, dan tradisi warga negara di sempadan kedua negara,” katanya.
Lebih lanjut, Makhruzi memaparkan bahwa reaktivasi perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak hanya berfokus pada pembukaan akses fisik, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, serta pariwisata antara kedua negara. Pemerintah berharap jalur ini dapat memperlancar arus orang dan barang, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat perbatasan.
Pada tahap awal, mekanisme akses dan dokumen perjalanan akan mengikuti ketentuan BCA Indonesia-Malaysia Tahun 2023. Makhruzi memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan di masa mendatang, seiring dengan pengembangan kawasan ini menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk kemungkinan penggunaan paspor sesuai regulasi yang berlaku.
BNPP RI juga melihat potensi pengembangan kawasan Temajuk dan Telok Melano. Salah satu gagasan adalah pengembangan koridor pariwisata bahari yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan destinasi wisata lain, baik di Malaysia (Sematan, Kuching, Miri) maupun di Indonesia (Singkawang, Serasan, Natuna).
Selain itu, ada rencana untuk mengembangkan Temajuk sebagai kawasan ekonomi terintegrasi yang mencakup pelayanan pintu gerbang negara, seperti kepabeanan, keimigrasian, dan karantina, sesuai dengan tipologi dan status kawasan tersebut. Jangka panjangnya, Temajuk berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata perbatasan atau model pengembangan strategis lainnya.
Makhruzi menekankan pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menyusun desain pembangunan Temajuk yang terpadu. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada tingkat bilateral lokal, tetapi dapat berkembang ke forum kerja sama kawasan yang lebih luas. “Kita berharap persahabatan dan kerja sama antarnegara yang telah dihasilkan oleh Sosekda Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak dapat berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, seperti forum kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle,” ujar Makhruzi.
Peresmian reaktivasi ini dilakukan oleh Makhruzi mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian. Acara ditandai dengan pemotongan pita bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan; Bupati Sambas, Satono; dan Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Datuk Haji Norizan Bin Haji Yahya. Penandatanganan prasasti peresmian Gedung PLB Temajuk turut memeriahkan acara tersebut.