JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyoroti krusialnya pembangunan fondasi pendidikan nasional yang kuat. Perhatian khusus perlu diberikan pada aspek rekrutmen guru sebagai pintu masuk perbaikan sektor pendidikan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global.
“Rekrutmen guru memang pintu masuk yang krusial sebagai bagian upaya perbaikan sektor pendidikan, seperti yang ditekankan Presiden. Tetapi, tujuan akhirnya harus jelas, sistem pendidikan kita harus menghasilkan SDM yang mampu menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini dan mendatang,” ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam program “Prabowo Menjawab” menekankan bahwa perbaikan pendidikan nasional harus dimulai dari rekrutmen guru. Presiden menyoroti pentingnya objektivitas dalam pengangkatan guru dan mewacanakan pengembalian kewenangan rekrutmen ke pemerintah pusat.
Lestari menilai persoalan yang diangkat Presiden merupakan cerminan masalah mendasar dalam tata kelola pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sedang berjalan merupakan momentum strategis untuk menata ulang sistem pendidikan secara menyeluruh.
“Jangan sampai kita hanya memperbaiki hulu, yaitu sisi rekrutmen, tanpa memastikan hilirnya, yaitu kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman,” ungkapnya.
Laporan Human Development Report 2025 yang dirilis UNDP menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia di peringkat keenam Asia Tenggara dengan nilai 0,728. Posisi ini berada di bawah Singapura (0,946), Brunei Darussalam (0,837), Malaysia (0,819), Thailand (0,798), dan Vietnam (0,766).
Selisih nilai HDI Indonesia dengan Vietnam tercatat 0,038 poin dan dengan Malaysia mencapai 0,091 poin. Namun, jarak Indonesia dengan Filipina (0,720) di peringkat ketujuh hanya sekitar 0,008 poin. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia sangat rentan tergeser jika tidak ada percepatan perbaikan kualitas SDM.
Perlu dicatat bahwa angka HDI UNDP (skala 0-1) berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan skala 0-100. IPM Indonesia versi BPS pada 2025 mencapai angka 75,90.
“Keduanya memiliki metodologi berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung,” jelas Lestari.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadi alarm bahwa fondasi pembangunan SDM nasional masih rapuh. “Kita tidak bisa menutup mata. Jika kita ingin bersaing, kualitas SDM kita harus melompat. Ketertinggalan ini menuntut reformasi pendidikan yang tidak setengah-setengah, dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Lestari juga menekankan pentingnya memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu. Efektivitas penggunaan anggaran, jangkauan bagi kelompok rentan, serta ketepatan skema pembiayaan perlu terus dievaluasi.
Ukuran keberhasilan perbaikan pendidikan, lanjutnya, tidak cukup dilihat dari peringkat indeks makro, tetapi harus dibuktikan dengan capaian kompetensi lulusan. Hal ini tercermin dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih di bawah rata-rata OECD, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang belum optimal, serta tingginya angka pengangguran terbuka lulusan SMK dan SMA.
“Pendidikan inklusif dan berkualitas adalah kunci peningkatan daya saing bangsa. Setiap anak Indonesia harus memiliki kompetensi yang relevan, bukan hanya sekadar ijazah, tetapi keterampilan yang bisa bersaing di panggung global,” pungkasnya.