Wacana mengenai siswa sekolah yang tidak lagi otomatis naik kelas pada tahun 2027 mendatang telah memicu perdebatan hangat di kalangan pegiat pendidikan. Diskusi awal mengenai hal ini pertama kali mencuat dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) pada Jumat, 2 Oktober 2026. Wacana ini segera mendapatkan respons dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti pada prinsipnya menyetujui gagasan tersebut. Menurutnya, penerapan sistem ini diharapkan dapat memacu kemampuan belajar siswa dan mendorong mereka untuk meningkatkan semangat belajar. “Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS: rajin malas sama saja. Saya setuju, Prof Brian, mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar kemudian siap untuk berkompetisi dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mu’ti, mengutip dari detikEdu, Selasa (13/10).
Meskipun demikian, Kemendikbudristek menyatakan akan tetap melakukan kajian akademik mendalam terhadap usulan yang diajukan oleh para ahli pendidikan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Nasional (Kronas) Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menekankan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu dicermati dari wacana ini.
Ubaid berpendapat bahwa selain perubahan sistem kenaikan kelas, wacana ini juga seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, termasuk kompetensi guru yang dinilainya masih belum merata. Ia menekankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek ‘menghukum’ atau menjustifikasi siswa yang tidak naik kelas karena kurangnya kemampuan. Sebaliknya, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan pada sistem pembelajaran, kurikulum, dan peningkatan kompetensi para pendidik.
“Jadi menurut saya harus perlu dipikirkan ulang kebijakan ini, karena kebijakan ini akan mencederai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sistem sekolah untuk dia bisa bertransformasi,” tegas Ubaid. Perkembangan polemik ini diharapkan dapat menjadi pemicu perbaikan sistem pendidikan di Indonesia secara komprehensif.
Sementara itu, di berita daerah, antrean kendaraan yang panjang terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali dalam beberapa hari terakhir. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ini dilaporkan terjadi akibat kepanikan masyarakat yang khawatir kehabisan stok, sehingga berbondong-bondong mengisi bahan bakar secara bersamaan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menilai bahwa kebiasaan warga mengisi BBM secara serentak inilah yang menyebabkan pasokan di SPBU cepat terkuras habis. “Mungkin karena warga itu takut kehabisan, ramai-ramai sekaligus sehingga suplainya ke SPBU itu habis karena kebanyakan warga yang mengisi kendaraannya,” jelas Koster saat ditemui di sela kegiatan Pekan Iklim Bali, Selasa (13/10/2026).
Gubernur Koster juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Ia memastikan bahwa pasokan BBM di Bali akan kembali tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan lengkap mengenai penyebab kelangkaan BBM ini akan disajikan dalam Berita Nusantara.
Pada bagian akhir, segmen khusus akan membahas teknologi fertilisasi in vitro (IVF) sebagai solusi bagi pasangan yang mendambakan keturunan. Pembahasan akan mencakup kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan fertilitas, faktor-faktor yang memengaruhi kesuburan, serta kapan inseminasi atau IVF perlu dipertimbangkan. Diskusi ini akan menghadirkan seorang ginekolog dari Alpha IVF Jakarta.
Komentar