JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya saat didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan adanya dugaan kesalahan pada salah satu anak buahnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan telah mempersilakan KPK untuk melakukan penindakan, asalkan telah mengantongi bukti yang kuat mengenai kesalahan tersebut.
Menanggapi cerita Presiden, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan. Menurutnya, sikap Presiden Prabowo tersebut dapat dipandang sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Ia menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum harus tetap didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku.
Budi menambahkan, KPK memandang pernyataan Presiden tersebut sebagai ‘lampu hijau’ bagi langkah penegakan hukum yang akan diambil. Ia meyakini, Presiden melalui pernyataannya ini memberikan pesan penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, terutama ketika ada upaya pembersihan dari praktik menyimpang yang dilakukan oleh para pembantu Presiden.
“Sebab, korupsi bukan hanya persoalan hukum. Korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat,” jelas Budi.
Budi kemudian mencontohkan dampak korupsi dalam sektor pelayanan publik. Menurutnya, korupsi dapat menggeser prinsip pelayanan yang seharusnya inklusif, adil, mudah, murah, dan cepat. Ketika proses pelayanan publik disusupi praktik korupsi, potensi yang muncul adalah penentuan layanan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan dan hak masyarakat, melainkan pada kemampuan atau kesediaan untuk membayar.
“Pada akhirnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan secara setara justru harus menanggung biaya yang lebih mahal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang mengungkapkan bahwa salah satu alasan pencopotan anggota kabinet adalah karena adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menceritakan secara spesifik bagaimana KPK pernah mendatanginya sebelum melakukan penindakan terhadap anak buahnya.
“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener. Atau dia sendiri yang ada masalah, ya kita nggak bisa hindari kan,” kata Prabowo dalam Program ‘Prabowo Menjawab’, Rabu (16/9).
Prabowo melanjutkan ceritanya bahwa penyidik KPK pernah menemuinya dan menginformasikan adanya kasus yang menjerat pejabat tertentu. Penyidik KPK, tutur Prabowo, sempat menanyakan izin kepadanya apakah diperbolehkan menahan pejabat tersebut.
“Seperti saya nggak tau, ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini…’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya gimana saya ya kan. ‘Apa kami diizinkan untuk menahan?'” ujarnya.
Prabowo mengaku langsung mempersilakan KPK untuk menindak anak buahnya jika memang ditemukan bukti hukum yang cukup. Ia secara spesifik mengungkit kasus yang dimaksud tersebut menjerat salah satu wakil menterinya.
“‘You ada bukti? Kalau ada bukti silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjut Prabowo.