JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya demokrasi dan kerja sama dalam pembangunan bangsa, khususnya di wilayah megapolitan Jakarta. Ia menekankan bahwa perbedaan latar belakang politik tidak boleh menghalangi pejabat publik untuk melayani masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan proyek LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026). Ia menggambarkan Jabodetabek sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia yang dihuni oleh 42 juta jiwa, sehingga memerlukan kesadaran kolektif dalam memimpin.
Prabowo memberikan contoh konkret mengenai kerja sama antara dirinya sebagai Presiden dan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Pramono Anung. Meskipun berasal dari partai politik yang berbeda dan pernah bersaing, keduanya mampu bekerja sama secara profesional demi kepentingan kota.
“Kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing tapi bisa bekerja sama,” ujar Prabowo, menekankan bahwa penghormatan dan kolaborasi dapat terjalin karena kesadaran akan amanah yang diberikan oleh rakyat.
Ia menambahkan bahwa pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah pelayan rakyat. “Saya di sini sebagai Presiden, Saudara Pramono Anung sebagai Gubernur, Saudara Rano Karno sebagai Wakil Gubernur, kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang menerima mandat dari rakyat untuk senantiasa menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Ia berpesan agar pejabat yang merasa tidak lagi sanggup mengemban amanah tersebut memiliki kesatriaan untuk mengundurkan diri.
“Kalau kita tidak kuat, kita tidak sanggup ya kita harus ksatria, kita harus minggir. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat,” pungkas Prabowo.