Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Pada sesi terbuka yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Sri Narendra Modi ini, Prabowo tampak didampingi oleh para kepala negara dan pemerintahan lainnya, terutama dari negara-negara di belahan bumi selatan.
Sebelum sesi dimulai, para pemimpin negara anggota BRICS melakukan sesi foto bersama. Dalam momen tersebut, Prabowo terlihat diapit oleh Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev dan Presiden Mesir Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam forum sesi terbatas sehari sebelumnya, Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai potensi BRICS dalam menjamin pasokan pangan dan energi global. Ia juga menyoroti peluang besar bagi negara berkembang jika terjadi konektivitas pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang lebih baik antarnegara anggota.
“Bayangkan jika negara-negara di belahan bumi selatan dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan lebih terkoordinasi dalam membentuk lembaga-lembaga yang mengatur dunia kita, dalam melindungi dan meningkatkan perdamaian, dalam memperjuangkan keadilan,” ujar Prabowo.
Prabowo meyakini bahwa kolaborasi tersebut dapat mendukung kemajuan negara maju dan berkembang. Ia menekankan pentingnya menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat dari sistem multilateral global.
“Bersama-sama, kita dapat membangun sistem multilateral yang lebih kuat yang mendukung kebutuhan dan kepentingan semua bangsa, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Agar upaya ini berhasil, kita harus menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat dari sistem tersebut,” ucapnya.
Namun, ia juga memberikan catatan penting mengenai perlunya reformasi PBB agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Menurut Prabowo, PBB harus lebih representatif, tanggap, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat dunia.
“Sebab, PBB tetap menjadi satu-satunya institusi multilateral tempat semua bangsa berkumpul sebagai pihak yang setara. Dan agar PBB dapat menjalankan peran sentralnya secara efektif, institusi ini harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih tanggap, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita,” imbuhnya.