JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Peluang ini muncul menjelang dua tahun masa pemerintahannya, di mana Prabowo menilai para menterinya seharusnya sudah memiliki cukup waktu untuk menunjukkan kinerja.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden. “Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden,” kata Sarmuji kepada wartawan pada Kamis (17/9/2026).
Sarmuji meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki pertimbangan matang mengenai kebutuhan timnya guna mencapai visi-misi dan target yang telah ditetapkan. “Presiden yang tahu kebutuhan timnya untuk dapat mencapai visi-misi dan target yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika ada menteri dari Golkar yang masuk dalam evaluasi dan terkena reshuffle, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima. Golkar sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo. “Itu konsekuensi jika terkena reshuffle dari menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Presiden. Namun, saya sendiri meyakini Presiden sangat perhatian kepada Golkar,” tuturnya.
Peluang Rombak Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai peluang reshuffle kabinet dalam sebuah wawancara pada program “Prabowo Menjawab” pada Rabu (16/9/2026). Ia ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan kemungkinan adanya perombakan kabinet.
Dalam wawancara tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Rivana Pratiwi, bertanya, “Atau Bapak merasa bahwa ‘Wah 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya akan ada reshuffle besar-besaran Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya.”
Prabowo menjawab, “Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar.”
Presiden menjelaskan bahwa terdapat beberapa kementerian yang tidak berada di garis depan, namun para menterinya bekerja sesuai kemampuan dan kewenangannya. “Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menambahkan bahwa reshuffle kabinet diperlukan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai, atau apabila ada kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan. “Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” katanya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle jika ada menteri yang bermasalah. “Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Rivana kembali bertanya apakah momentum menjelang dua tahun pemerintahan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pergantian atau evaluasi anggota kabinet. “Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” jawab Prabowo.