Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan badan ini melibatkan para ilmuwan dan akademisi sebagai upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan ini merupakan hasil diskusi Prabowo dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan tersebut.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
BPGMN nantinya akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Pelibatan mereka diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek, mulai dari pencegahan, riset, pemetaan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan titik panas, guna menciptakan pengelolaan kawasan gambut yang lebih holistik.
Selain pembentukan BPGMN, penguatan operasi darat juga menjadi fokus utama dalam penanganan karhutla. Satuan Tugas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Langkah teknis lainnya adalah memaksimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan metode pengeboran dangkal. Sarana ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan respons cepat di lapangan.
Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran krusial dalam melakukan upaya pencegahan sekaligus memberikan respons awal yang cepat ketika kebakaran terjadi.
Pendekatan terintegrasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” kata Teddy.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mencakup pencegahan, deteksi dini, hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan gambut.