JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan perombakan kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Menanggapi hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada lagi anggota kabinet yang terseret kasus korupsi.
“Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi,” ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).
Mardani menambahkan, Prabowo perlu memiliki parameter yang jelas dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Ia menekankan bahwa opini publik juga menjadi faktor penting yang patut dipertimbangkan.
“Mesti jelas parameternya. Benar hak prerogatif tapi common sense dan opini publik juga utama,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo tidak menutup peluang dilakukannya reshuffle kabinet. Ia menilai bahwa para menteri seharusnya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka selama hampir dua tahun menjabat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program “Prabowo Menjawab” yang ditayangkan Rabu (16/9). Saat ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja menterinya dan kemungkinan perombakan kabinet, Prabowo menjawab bahwa evaluasi terhadap timnya dilakukan secara terus-menerus.
“Sampai sekarang secara objektif, ya, saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” ucap Prabowo.
Prabowo menjelaskan, ada beberapa kementerian yang posisinya tidak berada di garis depan namun bekerja sesuai kemampuan dan kewenangannya.
“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa reshuffle kabinet diperlukan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Perombakan juga bisa dilakukan apabila ada kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang benar,” tuturnya.
Prabowo juga menyinggung kemungkinan adanya pergantian jika seorang menteri bermasalah. Ia mencontohkan situasi jika ada pejabat yang tersangkut kasus hukum.
“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai momentum menjelang dua tahun pemerintahan, Prabowo menilai hal tersebut logis untuk melakukan evaluasi anggota kabinet.
“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” pungkasnya.