JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Maroko. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, volume ekspor, penguatan sektor industri, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Peluang kerja sama ekonomi kedua negara semakin terbuka seiring dengan diaktifkannya kembali perundingan Preferential Trade Agreement (PTA). Perundingan ini ditargetkan selesai secara komprehensif pada tahun 2027. Sebelumnya, perundingan serupa telah dimulai pada tahun 2018 namun sempat tertunda.
Reaktivasi perundingan yang dimulai pada tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menciptakan akses pasar yang lebih luas dan meminimalisir hambatan perdagangan. Maroko memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Sementara itu, Indonesia menawarkan akses pasar ASEAN dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa.
“Hubungan Indonesia dan Maroko sudah memiliki fondasi diplomatik yang kuat. Sekarang waktunya hubungan itu ditingkatkan menjadi kemitraan ekonomi strategis. Diplomasi harus menghasilkan transaksi bisnis, transaksi bisnis harus berkembang menjadi investasi, investasi harus memperkuat industri, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa potensi pengembangan hubungan ekonomi kedua negara masih sangat besar. Pada tahun 2025, total perdagangan Indonesia-Maroko tercatat sekitar US$235 juta. Ekspor Indonesia mencapai US$154,9 juta, sementara impor dari Maroko sebesar US$80,1 juta. Meskipun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar US$74,8 juta, angka ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi kedua negara dan peluang pasar yang ada.
Produk-produk Indonesia yang berpotensi diekspor ke Maroko meliputi minyak nabati dan turunannya, karet, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, kopi, teh, serta rempah-rempah. Sementara itu, Indonesia membutuhkan pasokan pupuk, aluminium, dan bahan baku industri dari Maroko.
“Angka perdagangan sekitar US$235 juta itu harus kita lihat sebagai titik awal. Potensinya masih jauh lebih besar. Indonesia memiliki banyak produk yang kompetitif, sementara Maroko memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Karena itu, kita perlu mengubah pola pikir dari sekadar menjual barang ke Maroko menjadi membangun ekosistem bisnis bersama. Kalau produk Indonesia bisa diproduksi, didistribusikan atau dikembangkan dari Maroko untuk masuk ke pasar Afrika, nilai ekonominya akan jauh lebih besar,” kata Bamsoet.
Bamsoet mencontohkan keberhasilan PT Indofood Sukses Makmur melalui PT Salim Wazaran Maghribi yang berinvestasi di Tiflet, Maroko. Pabrik mi instan tersebut telah beroperasi sejak 2010, mempekerjakan sekitar 400 karyawan, dan produknya dipasarkan tidak hanya di Maroko tetapi juga ke negara-negara lain seperti Qatar, Tunisia, Mauritania, Lebanon, dan Sierra Leone.
“Model seperti pabrik Indofood di Maroko harus diperbanyak dan dikembangkan. Ini contoh bahwa investasi di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi ekspor. Produk Indonesia diproduksi atau dikembangkan di Maroko, kemudian menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi kita tidak berpikir sempit bahwa investasi hanya berarti modal asing masuk ke Indonesia. Perusahaan Indonesia juga harus berani keluar, membangun pasar, membangun jaringan distribusi, dan membawa merek nasional ke kawasan yang selama ini belum tergarap maksimal,” jelas Bamsoet.
Selain itu, peluang kerja sama juga terbuka lebar di sektor industri bernilai tambah. Kementerian Perindustrian pada tahun 2026 mengidentifikasi peluang kerja sama Indonesia-Maroko dalam sektor dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi baru terbarukan.
Kedua negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam rantai pasok global. Indonesia unggul dalam basis manufaktur dan pasar domestik yang besar, sedangkan Maroko memiliki keunggulan akses geografis ke Afrika Utara dan Mediterania. Di sisi bahan baku, Maroko juga memiliki komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang sangat dibutuhkan oleh industri.
“Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal. Kerja sama dengan Maroko harus diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi dan pembangunan rantai pasok. Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal dan manufaktur memiliki peluang untuk dikembangkan secara konkret,” tegas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi RI-Maroko harus melibatkan pelaku usaha secara langsung. Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi, dan UMKM perlu disatukan dalam satu ekosistem agar setiap kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang terukur.
Pengalaman misi dagang Indonesia ke Maroko pada tahun 2024 menunjukkan potensi tersebut cukup konkret. Sembilan perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam misi dagang tersebut menghasilkan potensi transaksi senilai sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar dari sektor perikanan olahan, makanan, rempah, briket, dan batu bara.
“Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul. Karena itu, diplomasi ekonomi harus semakin kongkret. Jangan berhenti pada pertemuan pejabat dan penandatanganan nota kesepahaman. Harus ada business matching yang rutin, pendampingan eksportir, pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik dan evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan,” pungkas Bamsoet.