Presiden Prabowo Subianto membuka peluang adanya perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Peluang ini dianalisis oleh sejumlah pakar politik yang melihat momentum tersebut sebagai waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengemukakan tiga alasan terkait potensi reshuffle. Pertama, periode menjelang dua tahun pemerintahan dianggap sebagai momentum yang lazim untuk melakukan perombakan kabinet. Hal ini, menurutnya, penting untuk mengganti menteri yang kinerjanya buruk. “Tiga tahun ke depan adalah tahun pembuktian bahwa visi misi dan keinginan pemerintah terealisasi. Saat ini yang paling banyak dikeluhkan rakyat soal kondisi ekonomi. Nah, di sektor ekonomi secara keseluruhan inilah yang perlu evaluasi total,” ujar Adi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Kedua, Adi menilai masih banyak menteri yang tidak dikenal oleh masyarakat luas. Ia membandingkan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilainya fokus bekerja tanpa banyak komentar dan selalu pasang badan saat presiden diserang publik. “Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik. Presiden perlu memperbanyak sosok seperti Teddy yang bekerja dalam diam,” ucapnya.
Ketiga, Adi menambahkan bahwa reshuffle juga perlu menyasar menteri dari partai koalisi yang loyalitasnya diragukan atau yang terindikasi bermasalah dengan hukum. Tujuannya agar mereka tidak membebani pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menyoroti tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan yang mengalami penurunan signifikan di berbagai bidang. Menurutnya, hal ini menjadi masukan penting bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle, terutama di sektor perekonomian dan penegakan hukum antikorupsi.
“Reshuffle menjadi relevan karena tidak semua mitra koalisi yakni partai-partai mengirimkan kader-kader, politiknya ke kabinet dengan format kinerja yang optimal,” kata Agung. Ia menambahkan bahwa banyak anggota kabinet yang bermasalah dalam komunikasi publik atau kinerja, bahkan tersandung kasus hukum. “Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin,” ujarnya.
Agung juga berharap isu reshuffle ini menjadi momentum untuk merampingkan kabinet. Ia menilai Kabinet Indonesia Maju saat ini terlalu gemuk dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, yang berpotensi menimbulkan persepsi minor di mata publik di tengah narasi efisiensi. “Dengan merampingkan kabinet harapannya terpilih orang-orang atau teknokrat-teknokrat ulung yang memang fokus berorientasi kerja, sehingga tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan yang baik, effective, good government, itu bisa terwujud dengan sendirinya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia terus melakukan evaluasi terhadap timnya. “Kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke,” kata Prabowo dalam program “Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9).
Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. “Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” jelasnya.
Prabowo juga tidak menutup kemungkinan adanya reshuffle jika ada anggota kabinet yang bermasalah secara hukum. “Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” ungkapnya.
Menjelang dua tahun masa pemerintahan, Prabowo menilai momentum tersebut logis untuk melakukan evaluasi. “Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” pungkasnya.