Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan respons terhadap harapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai percepatan pembangunan giant sea wall di ibu kota. Kemenko PMK menegaskan bahwa pembangunan struktur raksasa penahan banjir rob di pesisir Jakarta ini memang menjadi prioritas utama pemerintah.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko PMK, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Jakarta, sebagai salah satu kota pesisir yang menghadapi ancaman tersebut, menjadi fokus penting.
“Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Menko AHY, Kemenko PMK bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) terus mematangkan master plan pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer. Dalam proses tersebut, pemerintah memang memprioritaskan wilayah yang paling rentan, salah satunya Teluk Jakarta, sehingga kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian penting untuk terus dikoordinasikan dan dikawal,” kata Herzaky saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).
Herzaky menambahkan bahwa tahapan pembangunan dan jadwal rinci proyek masih dalam tahap pematangan. Rencananya, pembangunan akan dibagi dalam beberapa segmen, membentang dari wilayah barat ke timur pesisir utara Jawa. “Ada rencana groundbreaking program yang kemudian dilanjutkan dengan groundbreaking fisik, dan perkembangan timeline berikutnya akan diperbarui oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ). Penanganan Giant Sea Wall juga bukan semata membangun struktur beton, melainkan mencakup tanggul pantai, tanggul laut, breakwater, serta pendekatan berbasis alam (nature-based solution) seperti mangrove,” imbuhnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya giant sea wall sebagai proyek strategis nasional. Presiden Prabowo menargetkan proyek ini dapat melindungi sekitar 50 juta rakyat, mengamankan sekitar 38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta menjaga kawasan industri, ekonomi, dan poros logistik nasional di pesisir utara Jawa.
Meski demikian, Herzaky mengingatkan bahwa pembangunan giant sea wall merupakan pekerjaan jangka panjang yang diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Untuk wilayah Jakarta sendiri, estimasi waktu penyelesaian diperkirakan sekitar delapan tahun. “Semua masih dalam tahap perencanaan, termasuk groundbreaking. Terkait rencana Giant Sea Wall sebagai water reservoir yang nantinya membutuhkan proses pengolahan air, hal tersebut memang sudah masuk dalam rencana. Sedang dimatangkan terus oleh BOPPJ,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons usulan DPRD DKI Jakarta mengenai opsi pengolahan air laut menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa upaya pengolahan air laut menjadi air tawar sangat berkaitan erat dengan pembangunan giant sea wall.
“Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah giant sea wall-nya segera dimulai,” kata Pramono di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Menurut Pramono, apabila pembangunan giant sea wall dapat segera direalisasikan, suplai air payau maupun air tawar yang ada dapat diolah menjadi air yang layak dimanfaatkan oleh masyarakat. “Dan untuk di Jakarta, itu memang kalau itu bisa dilakukan, maka suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan gampang pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya, kami siap untuk melakukan itu,” ujarnya.