Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyoroti urgensi percepatan realisasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) di Indonesia. Menurutnya, langkah strategis yang perlu diambil meliputi pembangunan proyek, penguatan jaringan listrik, kepastian regulasi, serta masuknya investasi dan teknologi dalam skala besar.
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi narasumber dalam sesi yang diselenggarakan oleh Climate Group dan RE100 di The Glasshouse, New York, sebagai bagian dari rangkaian New York Climate Week 2026. Sesi tersebut bertema “From Pledge to Panel: How Indonesia Can Deliver on Its 100GW Solar Ambition”.
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia kini telah memasuki tahap pelaksanaan program PLTS 100 GW. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peletakan batu pertama program tersebut secara serentak di 15 lokasi, dengan tahap awal sekitar 5,2 GWp yang kini dalam proses konstruksi.
“Target 100 GW sudah bertransformasi menjadi agenda strategis pembangunan untuk mempercepat transisi energi. Ukuran keberhasilannya adalah proyek yang selesai sesuai jadwal, tersambung ke jaringan, dan menghasilkan listrik berdasarkan kontrak yang telah disepakati,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Ia menambahkan bahwa peluang investasi energi terbarukan di Indonesia sangat terbuka lebar. Rencana penyediaan tenaga listrik periode 2025 hingga 2034 diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$180 miliar. Sekitar 73 persen dari kapasitas pembangkit baru dalam rencana tersebut terbuka bagi independent power producers, memberikan ruang luas bagi pengembang swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan sistem kelistrikan nasional.
Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan sekitar 3.600 GW, dengan sekitar 3.286 GW berasal dari potensi tenaga surya. Namun, kapasitas energi terbarukan yang baru teroptimalkan baru mencapai kisaran 7 GW. Eddy melihat kesenjangan ini sebagai peluang investasi yang sangat besar.
“Gap ini merupakan peluang yang besar. Fokus kita sekarang adalah memperkuat koordinasi, memberikan kejelasan regulasi, dan menjaga konsistensi kebijakan,” kata Eddy.
Menurutnya, percepatan program ini memerlukan tiga agenda utama. Pertama, membuka ruang yang lebih besar bagi modal swasta. Kedua, membangun kerangka regulasi yang mendukung corporate offtake atau pembelian listrik terbarukan oleh perusahaan. Ketiga, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik bersama PLN agar mampu mengakomodasi pertumbuhan pembangkit energi terbarukan.
Eddy menilai agenda tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Implementasi penuh rencana penyediaan tenaga listrik diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau (green jobs) dan memberikan tambahan sekitar 0,1 hingga 0,7 persen terhadap pertumbuhan PDB tahunan. Selain itu, Indonesia memegang posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis yang esensial untuk mendukung transisi energi.
Dalam forum tersebut, Eddy menjelaskan bahwa kemitraan internasional untuk mempercepat energi terbarukan Indonesia perlu diarahkan pada tiga kebutuhan konkret: modal, teknologi dan manufaktur, serta permintaan listrik. “Modal diperlukan untuk membiayai proyek dalam skala yang besar. Teknologi dan manufaktur dibutuhkan agar semakin banyak komponen dan kapasitas produksi yang dibangun di Indonesia. Sementara komitmen permintaan melalui kontrak listrik jangka panjang akan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek,” tutup Eddy.