JAKARTA – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan pada Senin malam (14/9/2026) di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama koalisi, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang hadir bersama jajaran partainya, menyatakan bahwa PKS memegang posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut Presiden Prabowo sangat menghargai keberadaan PKS dalam koalisi tersebut.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil dalam keterangannya pada Selasa (15/9/2026).
Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, yang turut hadir bersama jajarannya, menjelaskan bahwa keputusan PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan didasari oleh kesamaan visi. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.
Al Muzzammil menyambut baik komunikasi yang terjalin antara kedua partai dan menyatakan optimisme PKS berada dalam barisan pemerintahan. Ia menambahkan, “Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar.”
Bahlil kembali menegaskan komitmen penuh Partai Golkar untuk mendukung keberlanjutan program-program strategis nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. “Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat. Apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” tutur Bahlil Lahadalia.
Golkar juga menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan PKS dalam sejumlah isu, termasuk pembelaan terhadap Palestina, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor energi.
Selain itu, kedua partai mendiskusikan rencana pembahasan RUU Pemilu. Golkar dan PKS menilai pembahasan ini penting untuk menghasilkan sistem pemilu yang tetap merepresentasikan suara rakyat sekaligus memungkinkan hadirnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkualitas.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” pungkas Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekjen PKS Muhammad Kholid ditunjuk untuk membahas lebih lanjut format kerja sama kedua partai.