Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, menyambut baik wacana perluasan pelaksanaan car free day (CFD) di Jakarta menjadi dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempersiapkan kebijakan ini secara matang dan komprehensif.
Rio menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan CFD tidak boleh hanya berdasarkan perhitungan teknis lalu lintas semata. Ia mendorong Pemprov DKI dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas pengguna jalan, pelaku usaha, warga yang terdampak langsung, serta para peserta CFD. “Pengalaman nyata masyarakat yang menggunakan ruas jalan terdampak maupun yang berpartisipasi dalam CFD harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan,” ujar Rio, Senin (14/9/2026).
Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan harus bersifat fleksibel dan adaptif. Contohnya adalah penerapan pengalihan arus secara bertahap, optimalisasi fungsi lampu lalu lintas, hingga pemberlakuan sistem satu arah sementara di beberapa titik strategis. “Skema ini wajib disosialisasikan lebih awal agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitasnya, sehingga CFD dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan dengan pengguna jalan lainnya,” jelasnya.
Untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya, Rio mengusulkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Dishub, kepolisian, dan unsur masyarakat. Tim ini bertugas melakukan pemantauan langsung selama CFD berlangsung. Evaluasi pelaksanaan harus didasarkan pada data lapangan yang akurat, mencakup tingkat kepadatan kendaraan, waktu tempuh, efektivitas jalur alternatif, serta tingkat kenyamanan peserta CFD dan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar.
Lebih lanjut, Rio menyatakan bahwa pelaksanaan CFD dua kali dalam sepekan akan membuka peluang lebih besar bagi warga untuk berolahraga dan berinteraksi sosial dalam suasana yang aman dan sehat. Ia meyakini bahwa manfaatnya bagi kesehatan masyarakat dan pengurangan polusi udara tidak dapat diabaikan hanya karena persoalan teknis lalu lintas yang sebenarnya dapat diatur. “Disamping itu ada banyak dampak positif di segala sektor seperti ruang interaksi, UMKM, lingkungan, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain,” paparnya.
Wacana penyelenggaraan CFD pada akhir pekan ini sebelumnya juga telah direspons oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa usulan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat agar CFD digelar dua kali seminggu untuk mengatasi polusi udara sedang dalam kajian internal Pemprov DKI. “Yang pertama, saya sudah membaca usulan tersebut dan sebenarnya usulan itu cukup rasional. Maka di internal Balai Kota, kami sudah melakukan pembahasan. Nanti pada saatnya tentunya kita putuskan,” kata Pramono pada Jumat (11/9).
Pramono juga menjelaskan bahwa pelaksanaan CFD di Jakarta kini tidak terbatas pada area Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said saja. Menurutnya, sejumlah wilayah kota administrasi di Jakarta juga telah memiliki ruang yang memadai untuk menggelar kegiatan serupa. “Karena di Jakarta sendiri sebenarnya car free day itu tidak hanya di Sudirman-Thamrin, kemudian Rasuna Said. Sekarang ini setiap kota di Jakarta punya ruang untuk melakukan car free day,” pungkasnya.