JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan negeri hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, ia mengingatkan agar kualitas dan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam implementasinya.
“Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026). Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa dan biaya seharusnya tidak menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Hadrian menambahkan bahwa prinsip pendidikan gratis hingga PTN sangat mungkin didorong, namun memerlukan persiapan yang matang. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, kegiatan riset, maupun operasional perguruan tinggi.
“Karena itu, perlu ada perhitungan yang komprehensif mengenai berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa, serta bagaimana memastikan perguruan tinggi tetap memiliki ruang yang cukup untuk berkembang,” tutur dia.
Lebih lanjut, Hadrian menyoroti kesiapan anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan simulasi menyeluruh. Ia mencatat bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun, namun anggaran ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya dapat langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN.
“Bahkan dalam pembahasan anggaran 2027, saya melihat alokasi Kemdiktisaintek masih membutuhkan penguatan untuk berbagai program pendidikan tinggi, beasiswa, peningkatan mutu tridharma, dan lain-lain,” lanjutnya.
Hadrian kembali menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan gratis hingga PTN, namun menekankan bahwa implementasinya harus terukur dan berbasis kemampuan fiskal negara. Ia berharap negara tidak hanya memastikan tidak ada biaya UKT, tetapi juga menjamin biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin.
Ia berharap persiapan mengenai kebijakan sekolah gratis ini dapat dibahas pemerintah dalam rapat terbatas bersama Presiden. DPR sendiri menyatakan siap mengawal kebijakan ini agar benar-benar memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri. Dalam sambutannya di HUT ke-28 PAN pada Jumat (18/9), Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus digratiskan. Ia juga menyinggung potensi sumber anggaran dari pengembalian dana yang dikorupsi untuk kepentingan rakyat.