JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai evaluasi tahunan merupakan hal penting dalam mengukur kinerja para menteri. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle yang diisyaratkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya.
Herman Khaeron menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia meyakini presiden memiliki penilaian yang cermat terhadap kinerja para pembantunya.
“Evaluasi tahunan penting untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan program-program yang dijalankan oleh para menteri, dan apa yang harus diperkuat ke depannya,” ujar Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, dengan keterbukaan informasi dan maraknya media sosial saat ini, respons publik terhadap kinerja para menteri dapat dengan mudah diakses. Selain itu, pemerintah juga pasti memiliki lembaga yang menyajikan data empirik terkait parameter keberhasilan kinerja kementerian.
Oleh karena itu, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk mengevaluasi dan melakukan reshuffle kabinet kepada presiden.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang dilakukannya perombakan kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet seharusnya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara program “Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9). Saat ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet, Prabowo menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara terus-menerus.
“Kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa ada sejumlah kementerian yang tidak berada di garis depan, namun para menterinya bekerja sesuai inisiatif masing-masing. Ia juga menerangkan bahwa reshuffle kabinet diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat atau apabila terdapat kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” jelasnya.
Ia menambahkan, reshuffle juga bisa dilakukan jika ada menteri yang memiliki masalah. “Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai momentum dua tahun pemerintahan, Prabowo menilai hal tersebut logis untuk melakukan evaluasi anggota kabinet. “Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” tutupnya.