JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang saat ini sedang dibahas. Menurut Bahlil, hasil komunikasi dengan berbagai partai politik menunjukkan adanya beragam pandangan, mulai dari 5% hingga 7%.
“Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai memang ada yang menginginkan ada 6, ada 7, ada 5, ada di bawah itu juga,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/9/2026). Ia menambahkan bahwa angka 5% dinilai sebagai batas ideal.
“Tapi mungkin angka ideal itu 5%, cocoklah ya,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah diketahui telah mengadakan pertemuan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk pengaturan mengenai ambang batas parlemen.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintah tersebut yang berlangsung belum lama ini. “Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Sugiono menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, terdapat kesepakatan mengenai ambang batas parlemen. Ia menyatakan bahwa Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, menyetujui ambang batas parlemen sebesar 5%. “Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” pungkasnya.