JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, merespons isu pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang salah satu agendanya membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia membenarkan adanya pertemuan antar ketua umum partai politik untuk membahas hal tersebut.
“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan (antar-ketum parpol). Yang saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” ujar Dede di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dede menjelaskan bahwa dalam RUU Pemilu ini memang telah disiapkan sejumlah opsi yang kini sedang dipertimbangkan oleh DPR. Opsi-opsi tersebut mencakup pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan dari masyarakat sipil dan akademisi, serta opsi jika menggunakan sistem DPR versi lama.
Mengenai ambang batas parlemen, Dede menyebut angka 4-5 persen menjadi yang paling kuat dan telah diadopsi oleh sejumlah negara. Ia berpendapat bahwa angka 7 persen mungkin terlalu tinggi.
“Memang angka 4 atau 5% ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% atau 5%,” kata dia. “Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Partai Golkar dan PKS memang menggelar pertemuan pada Senin malam (14/9). Dalam pertemuan tersebut, kedua partai membahas kerja sama, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta rencana pembahasan RUU Pemilu. Pertemuan berlangsung di DPP Golkar, Jakarta Barat.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut Presiden Prabowo sangat menghargai keberadaan PKS dalam koalisi.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Sementara itu, Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, menjelaskan bahwa keputusan partainya untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan didasari oleh kesamaan visi. Ia menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.