JAKARTA – Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendesak Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, untuk segera menyelesaikan kesiapan administratif dan lahan terkait pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Permintaan ini disampaikan saat audiensi dengan Bupati Buol Risharyudi Triwibowo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Agus menyatakan harapan agar seluruh daerah yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat menyelesaikan administrasinya. “Kita semua berharap mudah-mudahan kota, kabupaten yang mengusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat itu semuanya selesai administrasinya sehingga kemudian (segera) dibangun,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).
Ia menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Permanen akan mempertimbangkan kesiapan lokasi dan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian persyaratan administrasi oleh pemerintah daerah sangat krusial agar usulan pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga paling miskin, khususnya yang termasuk dalam kelompok desil satu dan dua. “Kenapa kemudian sasarannya harus desil satu dan dua? Karena itu kelompok masyarakat yang memang secara ekonomi paling miskin,” katanya.
Agus menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menghalangi hak anak atas pendidikan. Negara memiliki peran untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat bersekolah. “Prinsipnya kan Pak Presiden (Prabowo) maunya semuanya sekolah. Yang kaya sekolah, yang miskin pun sekolah,” imbuh Agus.
Ia menambahkan, “Karena yang miskin enggak punya biaya, ya negara yang harus menjemput, mendampingi, mengantarkan mereka untuk bersekolah.”
Dalam pertemuan tersebut, Agus juga memaparkan video mengenai Sekolah Rakyat dan kondisi keluarga siswa. Ia berharap program ini dapat mengembalikan harapan anak dan orang tua terhadap masa depan mereka. “Orang tua, anak yang tadinya sudah gelap, nggak punya harapan, begitu ada Sekolah Rakyat, harapan itu ada lagi. Anaknya punya impian lagi,” tuturnya.
Untuk anak yang belum memenuhi persyaratan usia masuk Sekolah Rakyat, Agus menjelaskan adanya opsi layanan pendidikan kesetaraan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Ia mencontohkan penanganan anak yang belum pernah bersekolah melalui pembelajaran di Sentra Kemensos.
Agus juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan masa depan lulusan Sekolah Rakyat. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, perlu diberikan dukungan. Sementara itu, bagi yang ingin bekerja, perlu dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. “Yang mau kuliah silahkan kuliah, semua yang mau kerja harus kerja,” tegasnya.
Dengan kesempatan pendidikan yang setara dan dukungan pasca-kelulusan, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. “Karena ini kan tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” pungkas Agus.
Selain Sekolah Rakyat, audiensi juga membahas potensi sinergi program Kementerian Sosial lainnya untuk mendukung masyarakat Kabupaten Buol. Agus mengusulkan program pemberdayaan dapat ditindaklanjuti melalui asesmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga penerima manfaat, serta memeriksa peluang pengembangan usaha yang dapat disinergikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo melaporkan bahwa luas keseluruhan lahan yang diusulkan mencapai sekitar 9 hektare. Namun, masih diperlukan penyempurnaan bidang lahan melalui penyelesaian dengan pemilik lahan di sekitarnya. Risharyudi menyatakan bahwa komunikasi dengan pemilik lahan telah dilakukan dan penganggaran pembelian melalui anggaran perubahan telah disiapkan, dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu.