Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat.
Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 182 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen. “Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” ungkap Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Kementerian Sosial terus berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, Gus Ipul memastikan bahwa proses pembelajaran secara umum berjalan dengan baik. “Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Para siswa Sekolah Rakyat umumnya berasal dari keluarga rentan dengan beragam latar belakang pengalaman hidup. Sebagian dari mereka pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja di sektor yang tidak semestinya, dan sebagian lainnya membutuhkan program rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. “Yang sekolah di sini adalah anak-anak istimewa dari keluarga rentan dengan memiliki latar belakang yang beragam, berbeda-beda,” tutur Gus Ipul.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga membahas rencana perluasan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga madrasah negeri, serta upaya peningkatan kualitas para guru. Selain itu, pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan untuk pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Presiden Prabowo menginstruksikan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk mendalami kajian mengenai pembebasan biaya kuliah di PTN. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya dalam kebijakan pendidikan tinggi.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.