JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 393,7 triliun untuk mewujudkan program pendidikan gratis jenjang SD hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Angka ini merupakan hasil kalkulasi awal yang disampaikan oleh pemerintah.
Lalu Hadrian menjelaskan bahwa estimasi tersebut mencakup kebutuhan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). “Angka ini merupakan kebutuhan perhitungan awal, bukan berarti anggarannya sudah tersedia atau sudah diputuskan seluruhnya,” ungkap Lalu kepada detikEdu melalui pesan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Penting bagi publik untuk memahami bahwa angka Rp 393,7 triliun tersebut masih sebatas perkiraan awal. Belum ada keputusan final mengenai ketersediaan atau alokasi anggaran untuk program ambisius ini.
Skema Pembiayaan dan Pos Anggaran Lain Perlu Diperhatikan
Ke depannya, pemerintah masih perlu merumuskan skema pembiayaan yang konkret, termasuk sumber pendanaan, cakupan biaya yang akan ditanggung, serta tahapan implementasi kebijakan pendidikan gratis. Lalu Hadrian menekankan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terbatas pada program bebas biaya pendidikan.
“Kita juga harus melihat bahwa anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk program pendidikan tanpa biaya. Ada kebutuhan guru, sarana-prasarana, beasiswa, peningkatan mutu, riset, operasional perguruan tinggi, dan berbagai program pendidikan lainnya,” jelas Lalu.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menyampaikan formula yang jelas terkait kebijakan ini. Formula tersebut harus mencakup rincian kebutuhan anggaran, komponen biaya yang ditanggung, sumber pendanaan, dan kerangka waktu pelaksanaan. Jika kebijakan akan diterapkan secara bertahap, tahapan dan target waktu yang spesifik perlu disampaikan secara transparan.
“Kalau memang harus bertahap, tahapan dan target waktunya juga harus jelas,” tegas Lalu.
Inisiasi Presiden dan Arahan Redesign Anggaran
Sebagai informasi, kebijakan pendidikan negeri gratis merupakan salah satu inisiasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini direncanakan berlaku di sekolah negeri mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan kepada jajaran pemerintah, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, untuk merancang ulang (redesign) anggaran pendidikan. Instruksi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi adanya arahan tersebut, dengan fokus pada perbaikan kualitas pendidikan. “Ini diberi arahan, lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” tuturnya, dikutip dari arsip detikEdu.
Pemerintah saat ini masih belum memerinci berapa dana spesifik yang akan dialokasikan untuk menjalankan program pendidikan gratis hingga jenjang PTN.