Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono secara langsung menemui ratusan warga yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (17/9/2026). Massa aksi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembaruan data pemeringkatan desil kesejahteraan sosial.
Awalnya, massa aksi menggelar orasi dan membentangkan poster tuntutan di depan gedung kementerian. Menanggapi kehadiran para demonstran, Gus Ipul dan Agus Jabo keluar dari kantor untuk menjemput aspirasi. Keduanya kemudian mengajak seluruh peserta aksi untuk masuk ke dalam area kantor agar dialog dapat berlangsung lebih nyaman dan kondusif.
Dialog antara perwakilan warga dan pihak kementerian akhirnya digelar secara hangat di Taman Sekolah Rakyat. Kementerian menyediakan fasilitas kursi khusus bagi ibu-ibu dan lansia, sementara sebagian warga lainnya tampak duduk dan berdiri mengelilingi taman sambil tetap memegang poster aspirasi mereka.
Ketua Umum Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK), Marlo Sitompul, mengungkapkan keterkejutannya atas respons dialog langsung dari Menteri Sosial. “Selama saya jadi aktivis, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujar Marlo dalam keterangan tertulisnya.
Dalam sesi dialog, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan secara bergantian. Mardiana, seorang buruh pengupas bawang dengan penghasilan Rp 30 ribu per hari, mempertanyakan status desil enam yang dimilikinya. “Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” keluhnya kepada Gus Ipul.
Keluhan serupa juga datang dari Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, yang mengaku belum pernah menerima bantuan sosial selama 14 tahun meskipun terpaksa berhenti berdagang demi merawat suaminya yang sakit. “Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap tidak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” pintanya.
Kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian data juga diungkapkan oleh Julia. Ia khawatir status desil keluarganya yang tinggi akan berdampak pada akses bantuan pendidikan anak, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanyanya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Juru Bicara KWJK, Dea Melrisa, menyerahkan dokumen berisi sekitar 2.500 data warga dari posko pengaduan. Data tersebut mencakup warga dengan desil yang tidak sesuai serta mereka yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTKS,” jelas Dea.
Dea berharap agar seluruh dokumen aduan yang diserahkan dapat diproses hingga tuntas. “Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan,” tegasnya.
Menjawab tuntutan tersebut, Gus Ipul memastikan bahwa kementerian akan menelusuri data yang diserahkan satu per satu dan menjamin seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti secara serius. “Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Pemerintah menyadari bahwa tingkat keakuratan data kesejahteraan di lapangan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, ruang bagi publik untuk mengoreksi atau menyanggah data selalu dibuka lebar. “Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul kemudian mengajak KWJK dan warga untuk turut mengawal proses verifikasi 2.500 data yang telah diserahkan. Ia meminta perwakilan warga untuk berkoordinasi intensif dengan Kemensos selama satu pekan ke depan. “Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya,” ujar Gus Ipul.
Hasil penelusuran ini dijanjikan akan segera diumumkan kepada warga dalam waktu dekat, sejalan dengan komitmen kementerian untuk memberikan pelayanan maksimal. “Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” tambahnya.
Gus Ipul turut menjelaskan jalur resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika menemukan ketidaksesuaian data, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos. “Bapak, Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah,” terangnya.
Bagi warga yang kesulitan mengakses aplikasi, pemerintah telah menyiapkan dukungan berupa pendampingan dari Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Gus Ipul secara langsung mengajak Marlo dan para pendamping warga untuk mendaftarkan diri menjadi Agen Perlinsos. “Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu,” ujarnya.
Kehadiran relawan dinilai sebagai bentuk pelibatan publik dalam merapikan data, di mana warga yang mengetahui kondisi asli tetangganya dapat membantu proses verifikasi di lapangan. “Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak, Ibu sekalian,” ucapnya.
Keterlibatan aktif publik sangat dibutuhkan mengingat data kesejahteraan bersifat dinamis. Gus Ipul kembali mengajak masyarakat untuk berkolaborasi memperbaiki sistem. “Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan sosial adalah hak rakyat yang harus diterima oleh mereka yang membutuhkan dan memenuhi kriteria, bukan sekadar hadiah. “Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Menjelang akhir dialog, Gus Ipul menyambut baik kesepakatan untuk mengawal proses verifikasi. Jajarannya diinstruksikan untuk selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara tertib. “Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan,” kata Gus Ipul.
Sikap terbuka ini ditekankan sebagai komitmen penuh kementerian dalam merangkul masyarakat luas. Ruang diskusi dipastikan akan selalu tersedia. “Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo memastikan data ribuan warga akan segera dipadankan dan proses ini akan dikawal ketat hingga memperoleh kejelasan. “Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil,” kata Agus Jabo.