Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah menemui perwakilan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi warga sebelumnya terkait ketidaksesuaian data desil dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kafe Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, hadir pula Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
Gus Ipul menyatakan pertemuan ini adalah realisasi janji untuk menuntaskan persoalan yang ada. “Sekarang ketemu resmi, ya. Janji kita ketemu minggu ini, kita tuntaskan,” kata Gus Ipul.
Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto memaparkan hasil pemadanan data yang dikumpulkan KWJK. Dari total 4.600 data yang dikirim, setelah dilakukan pengecekan ditemukan data ganda sehingga menyisakan 2.900 keluarga.
Hasil pemadanan menunjukkan sebagian keluarga sudah tercatat sebagai penerima bansos. Sebanyak 406 data pada desil 1-4 akan diproses pembukaan rekening untuk penyaluran bansos. Namun, sebagian data lainnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut karena desilnya dinilai belum sesuai kondisi warga, belum tercatat dalam DTSEN, atau memiliki catatan sistem seperti indikasi judi online dan kepemilikan aset.
Menanggapi data yang terindikasi judi online, Gus Ipul meminta agar tidak langsung dikesampingkan tanpa pemeriksaan. Ia mengingatkan adanya kemungkinan identitas warga disalahgunakan oleh pihak lain. “Siapa tahu dia dimanfaatkan orang lain. Jadi data seperti ini bisa kita olah,” tuturnya.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa menjelaskan bahwa data yang dibawa KWJK dikumpulkan selama hampir satu tahun, sehingga kondisi warga mungkin telah berubah. Ia juga menyampaikan adanya kesulitan warga memperoleh penjelasan ketika datanya terindikasi judi online. “Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, ‘Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,’ tanpa ada cross-check lagi,” kata Dea. Penjelasan mengenai data yang terindikasi judi online ini akan disampaikan kembali kepada warga melalui posko-posko KWJK.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemadanan data bertujuan tidak hanya menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga. Data yang sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial dari Kemensos, kementerian/lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” jelas Gus Ipul.
Selanjutnya, Gus Ipul mengajak KWJK untuk bekerja sama lebih jauh hingga tingkat akar rumput. Ia menawarkan agar Kemensos dapat bertemu langsung dengan warga di posko-posko KWJK, serta melibatkan RT dan RW setempat. Marlo Sitompul menyambut baik ajakan tersebut, namun berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, melainkan juga hadir langsung di permukiman warga. “Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun,” ujar Marlo.
Dea menambahkan bahwa posko-posko KWJK selama ini menjadi tempat warga menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan. “Masyarakat lebih percaya dengan posko-posko grassroot ini daripada ke kelurahan dan lain-lain,” katanya.
Gus Ipul dan Agus Jabo menyatakan kesediaan untuk mendatangi posko warga, dengan lokasi dan waktu kunjungan yang akan dikoordinasikan bersama KWJK dan jajaran Kemensos. Agus Jabo menekankan bahwa pemutakhiran data adalah langkah awal untuk mengenali kondisi dan kebutuhan setiap keluarga, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program yang sesuai agar warga terbantu keluar dari kemiskinan. “Data hanya sebagai basic untuk pengentasan kemiskinan, titik,” imbuh Agus Jabo.
Sebagai langkah awal perluasan kerja sama pendataan, Kemensos merencanakan pertemuan dengan pengurus RT di Jakarta Pusat yang mencakup 8 kecamatan dan 44 kelurahan, yang akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI Jakarta. Marlo memastikan posko KWJK tetap menerima pengaduan warga, sementara Dea menyebut lebih dari 290 data baru telah masuk dan akan diperiksa sebelum disampaikan kepada Kemensos.
Gus Ipul mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat, yang membantu pemerintah memperbaiki data dan menentukan program yang dibutuhkan keluarga. “Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi,” kata Gus Ipul. Marlo berharap kerja sama ini terus berjalan hingga warga merasakan hasilnya. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, bekerja sama terkait pengentasan kemiskinan, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif,” pungkasnya.