JAKARTA – Siswi berhijab di Azerbaijan kini menghadapi penolakan di kelas. Situasi ini telah memicu protes di negara yang mayoritas penduduknya, sekitar 96%, beragama Islam.
Penolakan siswi berhijab di berbagai sekolah terjadi menyusul penerapan “prinsip sekularisme” dalam pendidikan oleh pemerintah. Meskipun kebijakan ini tidak secara eksplisit melarang hijab, beberapa sekolah memutuskan untuk menolak siswi yang mengenakannya atas dasar “prinsip sekuler”.
Kebijakan kontroversial ini tidak hanya berdampak pada siswi, tetapi juga para guru. “Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa sakit hati. (Hijab) adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya,” ujar Zahra Hasanova, seorang guru di Azerbaijan, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Siswi Diusir dari Sekolah
Peristiwa penolakan siswi berhijab di Sekolah No. 6 Sumqayit, Azerbaijan, sempat menjadi viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan para siswi berhijab memeluk guru mereka sambil menangis saat diusir dari sekolah.
Laporan media lokal menyebutkan bahwa siswa-siswi di dua sekolah di Azerbaijan melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes terhadap pembatasan hijab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di Sekolah No. 322 dan Sekolah No. 69 di Baku, serta sekolah-sekolah di distrik Masally dan Jalilabad, menurut Tasnim News Agency.
Di daerah Khokhmeli, orang tua dikabarkan akan menarik putra mereka dari sekolah sebagai bentuk protes terhadap pembatasan yang dialami anak perempuan.
Alasan di Balik Larangan Hijab
Larangan hijab di sekolah ini muncul setelah diadopsinya Resolusi Kabinet Menteri No. 309 pada 21 September 2026. Aturan tersebut melarang pakaian tambahan yang tidak sesuai dengan persyaratan seragam sekolah atau bertentangan dengan prinsip pendidikan sekuler.
Meskipun aturan ini tidak secara langsung menyebut hijab, implementasinya menyebabkan beberapa sekolah melarang penggunaannya. Pihak berwenang menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menetapkan kode berpakaian seragam yang sejalan dengan sistem sekuler Azerbaijan.
Konstitusi Azerbaijan mendefinisikan negara sebagai sekuler sambil menjamin kebebasan beragama. Hal ini menempatkan pihak berwenang di bawah pengawasan terkait penyelarasan peraturan sekolah dengan hak-hak individu. Pada 9 Oktober, Departemen Pendidikan Kota Baku mengumumkan pemeriksaan kepatuhan terhadap persyaratan pakaian. Tiga hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri melaporkan penahanan 37 orang terkait insiden seputar penegakan aturan seragam sekolah.
Kementerian tersebut menuduh para tahanan memprovokasi konfrontasi dengan pekerja pendidikan, merusak lembaga pendidikan, dan berupaya mengganggu kegiatan sekolah serta lalu lintas. Protes kini telah meluas hingga ke Turkiye, mengingat adanya kemiripan dengan pembatasan hijab yang pernah terjadi pada 1997.
Pada awal Oktober, para demonstran berkumpul di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan yang berdampak pada perempuan Muslim. Mereka mendesak pihak berwenang di Baku untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Komentar