Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana melibatkan lebih dari 4.000 ketua RT untuk berperan sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Inisiatif ini merupakan bagian dari Gerakan Peduli Tetangga yang bertujuan membantu warga, terutama yang kesulitan mengakses layanan digital, dalam mendaftar dan memperbarui data bantuan sosial (bansos).
Rencana ini dibahas langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dengan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, di Kantor Kemensos, Jakarta. Gus Ipul menekankan bahwa tugas utama para agen adalah membantu tetangga terdekat mereka. “Tugasnya agen itu adalah membantu orang lain. Nah, membantu itu diharapkan bukan orang jauh, tapi tetangganya dulu. Maka itu namanya Gerakan Peduli Tetangga,” ujar Gus Ipul pada Selasa (22/9).
Gus Ipul menjelaskan bahwa pembaruan data kesejahteraan warga masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian warga tidak memiliki ponsel pintar, belum terbiasa dengan teknologi digital, atau ragu untuk mendaftar sendiri karena khawatir terjadi kekeliruan. Melalui Gerakan Peduli Tetangga, warga yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mahir teknologi dapat menjadi Agen Perlinsos untuk mendampingi warga lain. Jakarta Pusat dipilih sebagai lokasi awal sebelum program ini diperluas ke wilayah lain.
Menyambut baik rencana tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengakui bahwa perangkat kelurahan sering menerima keluhan warga yang merasa masih layak menerima bansos namun namanya tidak lagi terdaftar. “Lurah-lurah ini adalah garda terdepan pelayanan pemerintah yang sering kali menerima keluhan warga masyarakat,” kata Arifin.
Arifin menyarankan agar sosialisasi kepada para ketua RT dilakukan secara bertahap. Hal ini penting agar para ketua RT benar-benar memahami cara mendampingi warga sebelum terjun langsung ke lapangan. “Kalau boleh saran, mungkin kita bagi beberapa termin supaya apa yang seharusnya dikerjakan oleh para ketua RT dalam rangka pendataan kembali warga di wilayahnya benar-benar bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Gus Ipul menyetujui usulan tersebut. Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyiapkan bimbingan teknis bagi camat, lurah, operator data kelurahan, dan pendamping sosial. Mereka kemudian akan membantu pelaksanaan sosialisasi kepada para ketua RT di 44 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan di Jakarta Pusat.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menambahkan bahwa Agen Perlinsos akan membantu warga mengakses sistem, termasuk mengajukan sanggahan jika data kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Jadi RT sama RW bisa ke kanan, ke kiri, ke tetangganya. Lihat orang yang tidak mampu, dia mendaftarkan orang ini untuk masuk ke sistem,” jelas Andy.
Proses pendampingan dirancang sederhana, di mana agen harus bertemu langsung dengan warga yang dibantu karena pendaftaran memerlukan verifikasi biometrik. Hasil sementara dapat dilihat warga melalui sistem, namun penetapan data tetap melalui proses verifikasi dan validasi. “Jadi sekaligus instrumen untuk memperbaiki, memutakhirkan data,” tambah Andy.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, Sugih Ilman, menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan perluasan Agen Perlinsos. Salah satu kelompok yang dipertimbangkan adalah kader Dasawisma, yang sudah terbiasa melakukan pendataan keluarga. “Begitu ada target bahwa DKI Jakarta perlu 24 ribu Agen Perlinsos, kami akan menggunakan Dasawisma. Dasawisma itu ada 76 ribu. Mereka sudah terbiasa pegang HP karena melakukan pendataan,” ujar Sugih.
Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun tata cara kerja dan pelatihan bagi calon agen. Percepatan kepemilikan IKD juga menjadi fokus agar kader Dasawisma dan perangkat wilayah dapat mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengusulkan agar pendampingan warga juga melibatkan sekolah, pendamping sosial, dan petugas layanan kesehatan. Hal ini mengingat DKI memiliki beragam program bantuan daerah dengan kriteria penerima yang berbeda-beda, sehingga memerlukan dukungan pendataan yang spesifik.
Iqbal juga mengusulkan pengembangan sistem yang dapat menghubungkan data bantuan pemerintah pusat dan daerah. “Kita diberikan misalnya channel khusus pengembangan dari DKI. Dan hasil padanan dari kita langsung ditransfer juga ke Kemensos,” katanya. Andy menanggapi bahwa sistem dapat dikembangkan untuk mendukung berbagai program asalkan basis data dan kriteria kelayakannya tersedia. “Prinsip dasarnya bisa, asal ada kriteria, asal ada basis data, ditanamkan ke sini,” jelas Andy.
Gus Ipul meminta agar usulan integrasi data ini ditindaklanjuti bersama tim terkait, dengan harapan data yang terhubung dapat membantu pemerintah memetakan bantuan yang telah diterima keluarga sehingga program pusat dan daerah dapat saling melengkapi. Sebagai langkah awal, Kemensos dan Pemkot Jakarta Pusat sepakat menyiapkan pelatihan bagi perangkat wilayah dan pendamping sosial sebelum sosialisasi kepada ketua RT. Jadwal dan lokasi pelatihan akan dikoordinasikan lebih lanjut. Deklarasi Gerakan Peduli Tetangga direncanakan digelar bersama Gubernur DKI Jakarta setelah seluruh tahapan sosialisasi selesai. “Setelah selesai semua RT diajarin, baru deklarasi. Jadi sudah paham dulu,” pungkas Gus Ipul.